Adnan Topan Husodo, Wakil Koordinator ICW

Berulang kali Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan keluhan atas malasnya penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Padahal, sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam pasal 5 ayat 2 dan 3 diatur mengenai kewajiban bagi penyelenggara negara untuk bersedia