Konflik antarlembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung, yang memanas dewasa ini, tidak seharusnya terjadi. Sebab, KPK, yang dicetuskan pada 1999 melalui Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dibentuk pada 2002 melalui UU No. 30 Tahun 2002, tidak dimaksudkan sebagai lembaga substitusi (pengganti) bagi lembaga-lemba