Beberapa waktu yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyetujui hukuman rajam dimasukkan dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Yang menarik, meski qanun ini sudah disahkan oleh DPRA, pemerintah Aceh sendiri menolak keras hukum rajam masuk qanun itu (Koran Tempo, 26 September). Komnas HAM juga menilai qanun itu melanggar semangat perlindungan hak asasi, selain bertentangan denga