Klimaks gonjang-ganjing sektor ketenagalistrikan di Indonesia adalah ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (UUK). Undang-undang ini dominan mengusung kepentingan asing: privatisasi sektor ketenagalistrikan. Tidak tanggung-tanggung, sektor hulu hingga hilir semua diprivatisasi. Beruntung, uji materiil terhadap UUK dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah