Mempersoalkan Audit Biaya Perkara

Sabtu, 22 September 2007

Didi Widayadi, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan pemimpin Mahkamah Agung ke Markas Besar Kepolisian RI. Isu yang dipermasalahkan adalah masalah uang biaya perkara yang tidak bisa diaudit oleh BPK. BPK berpendapat seharusnya uang biaya perkara tersebut bisa diaudit dengan mengacu pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara, sementara pihak MA mengatakan bahwa biaya perkara tersebut tidak bisa d

...

Berita Lainnya