Keputusan kontroversial itu berembus dari Mahkamah Konstitusi (MK) tatkala calon independen diperkenankan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). MK menyatakan sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan