Merebaknya kasus pencairan dana Departemen Kelautan dan Perikanan ke kas partai politik dan politikus membuka kembali catatan buruk praktek pendanaan politik. Kasus ini menunjukkan rawannya anggaran taktis departemen disalahgunakan untuk membiayai berbagai kekuatan politik dan politikus di parlemen. Dalam konteks anggaran, hal ini menunjukkan buruknya praktek pengelolaan