JAKARTA -- Polemik seputar Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terus bergulir. Menurut ahli hukum tata negara Universitas Indonesia, Satya Ariananto, pasal tersebut bersifat diskriminatif dan menunjukkan inkonsistensi dalam pembuatan undang-undang.

"Undang-undang lain tidak ada yang melarang pejabat publik menjadi, misalnya, pengurus partai politik. Kalau pasal ini tetap diberlakukan, ini menjadi satu-satu