SURABAYA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur menolak pemberlakuan status bencana nasional pada kasus semburan lumpur Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo. Status itu hanya membebani anggaran negara karena tanggung jawab penanganan lumpur menjadi beban pemerintah.

"Enak sekali Lapindo kalau jadi bencana nasional," kata anggota DPRD Jawa Timur, Muhammad Mirdasy, di Surabaya kemarin. Dengan status bencana, ribuan korban lumpur tidak akan mendap