MATARAM - Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat akan membawa masalah anggaran pendapatan dan belanja daerah ganda--sering disebut "APBD kembar"--ke Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta, Senin (17/10). Panitia juga akan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf. Langkah ini adalah syarat kompromi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diduga melakukan penyimpangan karena menggunakan APBD berbeda dengan ...