Seleksi STPDN Rawan Percaloan

Koalisi Reformasi Pendidikan (KRP) menuntut Menteri Dalam Negeri membenahi proses seleksi calon praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), atau kini bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Sabtu, 8 Oktober 2005

JAKARTA - Koalisi Reformasi Pendidikan (KRP) menuntut Menteri Dalam Negeri membenahi proses seleksi calon praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), atau kini bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). "Seleksi banyak diwarnai percaloan," kata juru bicara KRP, Nurcholis, di Jakarta kemarin.Nurcholis mengatakan, ketidakberesan sistem seleksi ini terungkap ketika seorang praja asal Sulawesi Selatan, La Ode Muh. Faisal, dipecat se...

Berita Lainnya