SERANG - Aset milik Pemerintah Provinsi Banten hasil limpahan dari Jawa Barat berupa tanah senilai Rp 2,2 triliun dengan luas 88,5 juta meter persegi, yang diserahkan 10 tahun lalu, hingga kini belum memiliki sertifikat. Hal ini merupakan salah satu penyebab Banten sulit mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan.

Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten, Wira Hadikusuma, menuturkan, ditemukan banyak keti