PALEMBANG - Sebanyak 309 kepala daerah di Indonesia terlibat masalah hukum. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Palembang, kemarin. "Sudah lebih dari 40 orang yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Gamawan.

Menurut dia, meski sudah banyak yang diperiksa, Kementerian Dalam Negeri tidak akan mengusulkan penonaktifan mereka sesuai dengan undang-undang. "Kalau baru tersangka tidak perlu dinonaktifkan dulu," kata dia