JAYAPURA -- Penolakan pemerintah pusat terhadap Surat Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 14 Tahun 2009 tentang Syarat Khusus Orang Asli Papua Sebagai Pejabat Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota di tanah Papua diduga akan menimbulkan konflik baru di Papua.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua Jules Ongge mengatakan saat ini masyarakat Papua dalam kondisi kebingungan. Mereka menganggap surat keputusan itu sah dan dapat dilaksanak