PONTIANAK - Tumpang-tindih izin lahan perkebunan dan tambang di kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Kalimantan Barat semakin marak. Menteri Kehutanan diharapkan melaporkannya sebagai tindakan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Cadangan hutan di Kalimantan Barat semakin parah dibabat untuk dijadikan perkebunan sawit dan pertambangan akibat beberapa bupati seperti raja-raja kecil yang tidak mau lagi mengindahkan aturan lingkungan," kata