JAKARTA - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) meminta pemerintah menunda semua izin dan proses perizinan tambang di Kalimantan. Karena kerusakan Pulau Kalimantan terjadi akibat eksplorasi tambang batu bara.

Hal tersebut diungkapkan Jatam dalam jumpa pers di kantor Jatam, Jakarta, kemarin. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang Siti Maemunah, dalam enam tahun terakhir tercatat ada 33 perjanjian karya pengusaha pertambangan (PKP