SEMARANG - Rencana pemerintah membatasi siaran langsung persidangan terus mendapat penolakan. Komisi Informasi Pusat, lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik, juga menolak rencana tersebut. "Pembatasan itu jelas melanggar undang-undang," kata Ketua Komisi Informasi Pusat Ahmad Alamsyah Saragih kepada Tempo kemarin.

Menurut Alamsyah, pembatasan akses publik atas proses persidangan melanggar Undang-Undang Dasar 1