MATARAM - Wali Kota Bima Nur Latif diperiksa sebagai saksi kasus pembebasan tanah seluas 5 hektare untuk pembangunan terminal antarkota antarprovinsi di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae. Kerugian negara sekitar Rp 9 miliar.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Sugiyanto, kasus ini mengindikasikan adanya kongkalikong antara pejabat dan tersangka pemilik tanah, Arifin Adnan.

Sebenarnya, kata dia, Nur