JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan pemilihan Gubernur Kalimantan Timur seharusnya menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. "Karena dimulai dengan undang-undang itu, mestinya sampai ujung diselesaikan dengan undang-undang yang sama," kata Bagir di Jakarta kemarin.

Mahkamah Agung, Bagir melanjutkan, hanya mengeluarkan satu fatwa terkait dengan pemilihan gubernur ini. Dalam fatwa itu tidak disebutkan apakah pemiliha