Kupang -- Rapat Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur mempersoalkan rencana strategis Tentara Nasional Indonesia untuk membangun sejumlah instalasi militer dan menempatkan sekitar 4.000 prajurit TNI di wilayah itu.

Sebagian besar anggota Dewan menilai Menteri Pertahanan dan Markas Besar TNI terlalu cepat mengambil keputusan tanpa didahului dengan sosialisasi. Akibatnya, banyak aktivis hak asasi manusia, lembaga swadaya