Jakarta -- Ketua Himpunan Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Fauzi Abdullah mengatakan 30 persen dari 70 tempat pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Indonesia melakukan penyimpangan.

"Mereka memanipulasi hasil laporan kesehatan, menerapkan tarif jauh di bawah standar, dan menggunakan jasa klinik lain yang tak berizin," katanya saat dihubungi Tempo dua hari lalu.

Untuk menarik pelanggan, Fauzi memaparkan, antarklinik menurunkan biaya pemeriksa