Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap menolak pengelompokan kementerian seperti usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam draf Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara. Namun, kata Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, Presiden menyetujui kewajiban membentuk sejumlah kementerian tertentu.

"Presiden bersedia mengkompromikan," kata Yusril dalam rapat bersama Panitia Khusus DPR di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Sikap pemerintah ini