JAKARTA - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempersoalkan memo Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mempermulus perizinan 12 helikopter milik PT Air Transport Services--anak perusahaan PT Bukaka Teknik Utama.

Wakil Komisi Hukum DPR Akil Mochtar mengatakan memo Presiden untuk pembebasan heli itu menyalahi prosedur. "Mestinya, kewajibannya dibayar dulu, baru bisa dibebaskan," kata politikus Partai Golkar itu kemarin.

Menurut Akil, memo langs