Solo - Komunitas Sejarah Indonesia menolak keputusan Kejaksaan Agung yang melarang 13 judul buku pelajaran sejarah tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang diterbitkan oleh sepuluh penerbit.

Dalam petisinya, mereka menyatakan urusan kurikulum merupakan kewenangan Departemen Pendidikan Nasional. Karena itu, surat keputusan Kejaksaan Agung Nomor 19/A/JA/03/2007 tertanggal 5 Maret 2007 tentang pelarangan buku itu harus dicabut.

"Pe