RUU Kementerian Dinilai Terlalu Atur Presiden
Jumat, 9 Maret 2007
JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara, yang dibuat DPR, terlalu mengatur presiden. "DPR seolah akan mengubah sistem presidensial menjadi parlementer," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR ini, kemarin.
Syarief menilai pembentukan dan pembubaran kementerian termasuk hak prerogatif presiden. Lembaga tinggi negara lain tak bisa mengintervensi hak itu. Partai Demokr
...