JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kecewa dengan sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang membatalkan pembahasan rekomendasi Komisi Hukum DPR soal pengadilan HAM ad hoc. "Ini berarti penundaan keadilan. Sudah hampir sepuluh tahun masalah ini terus ditunda," kata Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara ketika dihubungi Tempo kemarin.

Abdul Hakim meminta permasalahan ini segera diselesaikan. "DPR seharusnya segera mendesak Presiden untuk mel