JAKARTA - Tiga partai besar di Dewan Perwakilan Rakyat menolak draf rancangan Undang-Undang Kementerian Negara. Mereka menganggap rancangan itu terlalu mengatur dan cenderung memangkas hak prerogatif presiden. "Jangan memasung hak presiden yang dipilih langsung oleh rakyat," kata Ketua Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo di Jakarta, Sabtu lalu.

Fraksi PDIP DPR meminta waktu membahas secara saksama dan detail draf usul