JAKARTA - Draf naskah rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diminta sebaiknya langsung dibawa untuk dibahas dan diperdebatkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya agar polemik adanya gerakan antipemberantasan korupsi dari berbagai pihak tidak terus muncul.

"Semua naskah rancangan, baik versi pemerintah maupun masyarakat, diperdebatkan di DPR agar perdebatan tentang perbedaan fundamental soal pemberantasan korupsi bisa difasilitasi," ujar a