JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya membuat rekomendasi kepada Presiden agar membentuk pengadilan hak asasi manusia ad hoc. Pengadilan ini nantinya akan mengusut dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia berat atas peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, serta kerusuhan Mei 1998.

Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan kemarin menyampaikan rekomendasi ini melalui Ketua DPR Agung Laksono. Menurut dia, langkah ini mengacu pada surat Komi