JAKARTA -- Penghentian pengusutan kasus pembagian voucher pendidikan oleh Badan Kehormatan DPR yang dilakukan Ketua DPR Agung Laksono terus menuai kecaman. Penghentian itu semakin menunjukkan Badan Kehormatan melakukan tebang pilih dalam memulihkan citra parlemen.

Penilaian itu diungkapkan Ketua HMI-MPO Muzzakir Djabir, salah satu lembaga yang melaporkan kasus pembagian voucher pendidikan yang dilakukan Agung saat melakukan safari Ramadan lalu ke