JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat mendorong Presiden menjadikan Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga kementerian atau departemen. Persoalan agraria dinilai terlalu rumit diselesaikan oleh Badan.

"Saya kira diperlukan kementerian pertanahan," kata anggota Komisi Pemerintahan DPR, Alexander Litaay, dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pertanahan di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.

Anggota lain yang menduk