JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera menyurati pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer bisa diteruskan. "Surat Presiden ini akan dibuat lewat Menteri Pertahanan," ujar Kepala Biro Hukum Departemen Pertahanan M. Fachroedin seusai rapat konsultasi antara Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer DPR dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di gedung Jenderal M. Yusuf