JAKARTA -- Departemen Dalam Negeri masih mencari masukan atas perlu-tidaknya revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Padahal, sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin menyatakan pemerintah akan merevisi peraturan itu.

Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi dan Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Daeng Nazier, pemerintah belum berenc