JAKARTA - Kontroversi penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan DPRD membuat Departemen Dalam Negeri gerah. Hari ini, rencananya, Departemen Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan bertemu dengan pemimpin dan sekretaris Dewan se-Indonesia. "Kami ingin mendapatkan laporan dari daerah tentang pelaksanaan peraturan itu," kata Menteri Dalam Negeri M.