JAKARTA -- Koalisi nasional yang terdiri atas gabungan lembaga swadaya masyarakat berencana melakukan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pemimpin dan anggota DPRD pada pekan ini.Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam mengatakan Fitra bersama Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan LSM lain telah menyiapkan naskah ...