Jakarta -- Pemerintah bulan ini menerbitkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Protokoler Anggaran Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 37 Tahun 2006, meskipun sejumlah penggiat antikorupsi mengancam mengajukan uji materi aturan protokoler itu. "(Penjabaran) aturan ini juga meningkatkan efektivitas dan menghindari penyalahgunaan," kata Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma'ruf di Departemen Dalam Negeri kemarin.

Selama ini, kata