JAKARTA -- Lembaga penggiat hak asasi manusia, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sebab, dikhawatirkan pelanggar hak asasi manusia menyangkal semua kejadian masa lalu. "Penyangkalan sudah banyak terjadi sekarang, bahkan pelaku kasus HAM ada yang dibebaskan," kata direktur lembaga itu, I Gusti Agung Putri, di Hotel Ibis Tamarin, kemarin.

Undang-Undan