JAKARTA -- DPR meminta Presiden menegur keras Jaksa Agung Abdurrahman Saleh karena telah membiarkan aparatnya di daerah menjerat pelaku dugaan korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Padahal peraturan itu telah dibatalkan MA pada September 2003.

"Terdapat fakta yang kuat bahwa penegakan hukum dilakukan secara tidak fair," kata Ketua Panitia Kerja Gabungan Komisi Pemerintahan dan Komisi Hukum DPR Tri