Dana Sosialisasi UUD 1945 Dipersoalkan

Pertanggungjawaban keuangan hanya kepada BPK.

Rabu, 6 September 2006

Jakarta -- Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia mempersoalkan pertanggungjawaban dana sosialisasi amendemen UUD 1945. Forum ini meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat mengumumkan penggunaan uang negara itu kepada publik. "Masalah itu tak pernah disentuh oleh siapa pun," kata sekretaris jenderal forum itu, Sebastian Salang, di Jakarta kemarin.

Ia menjelaskan masyarakat hanya menyoroti uang negara yang dipakai oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan

...

Berita Lainnya