BANDAR LAMPUNG -- Ketegangan hubungan antara Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. dan sebagian anggota DPRD Lampung akhirnya berakhir. Rapat Paripurna DPRD Lampung kemarin akhirnya sepakat mencabut Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2005, yang tidak mengakui Sjachroedin sebagai gubernur, yang menjadi pemicu konflik politik selama ini. Rapat dihadiri 33 dari 64 anggota Dewan.

"Ini sah karena kuorum. Ada lima fraksi yang hadir," kata Nurhasanah, Wakil Ketua