JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin menyesalkan banyaknya peraturan daerah yang dibuat dewan perwakilan rakyat daerah diserahkan sepenuhnya kepada konsultan. Padahal, kata Hamid, tidak ada jaminan seorang konsultan tidak memiliki agenda dalam menyusun draf peraturan daerah itu. "Kalau mereka ditanyai, jawabnya, 'Tanyakan saja ke konsultan,'" kata Hamid saat membuka seminar Peraturan Daerah dan Pencapaian Tujuan Otonomi Daera