JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai DPRD tidak perlu membuat peraturan daerah syariat. "Untuk apa, wong (peraturannya) sudah ada di KUHP," kata Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi setelah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta kemarin.

Hasyim menilai pihak yang mengajukan peraturan daerah sebenarnya tak perlu melekatkan syariat karena peraturan daerah merupakan produk hukum nasional. Peletakan nama syariat membuat pihak yang merasa t