JAKARTA -- Menjelang pengesahan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang pada 11 Juli mendatang, sejumlah fraksi DPR memberikan catatan. Mereka meminta amanat undang-undang itu nanti bisa dilaksanakan secara sungguh-sungguh agar suasana damai bisa terwujud di Bumi Serambi Mekkah.

Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Saifullah Ma'sum, dalam pandangan "mini"-nya mengatakan pemerintah harus mampu mengontrol dana alokasi