Muspani geram. Wakil Provinsi Bengkulu itu tak rela lembaganya disepelekan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, Dewan Perwakilan Daerah hanya terlibat memberikan masukan. Selebihnya, termasuk jadi disahkan atau tidak, terserah DPR, kumpulan wakil partai.

"Kami dianggap seperti LSM, cuma bisa di pelataran membahas rancangan undang-undang," kata Muspani, Ketua Panitia Ad Hoc I DPD, di kantornya di