Jakarta -- Wali Kota Pekalongan M. Basyir Ahmad mengungkapkan ada oknum pejabat di Departemen Dalam Negeri yang menghambat jalannya pemerintahan baru hasil pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebab, untuk mendapatkan surat keputusan pelantikan, seorang bupati terpilih harus mengeluarkan pelicin. Ia mengaku pernah dimintai, "Namun saya tolak, dan saya tetap mengikuti prosedur yang benar. Akibatnya, turunnya SK telat," kata dia dalam seminar "Set