JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah menerbitkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kepemilikan tanah di Aceh.

Hal ini diperlukan untuk mengatasi kepemilikan tanah di Aceh yang tak jelas setelah tsunami. "Sebab, ada kepemilikan (tanah) yang kabur hingga sejumlah bank menyita hak milik tanah atas jaminan kredit. Semuanya masih semrawut, maka harus diatur khusus," kata Wakil Ketua DPR Muhaimi