Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana menghentikan kasus hukum mantan presiden Soeharto, yang menurut Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 10-13 November 1998 banyak melakukan malpraktek dalam penyelenggaraan negara--dari pemusatan kekuasaan, praktek usaha yang lebih menguntungkan kelompok tertentu, hingga korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Inilah sebagian catatan hitam yang akan diputihkan itu.

HAK ASASI MANUSIA

1974

PER