JAKARTA -- Fraksi PDI Perjuangan menilai keistimewaan dan kekhususan pemerintah daerah Aceh yang disusun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh tidak memberikan ruang bagi kemungkinan adanya dua sistem pemerintahan dalam satu negara.

Hal itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui pernyataan pers yang dirilis kemarin, terkait dengan prinsip-prinsip mengenai keistimewaan dan kekhususan pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam. Menur