JAKARTA -- Tuntutan para kepala desa untuk menjadi pegawai negeri sipil, punya masa jabatan yang panjang, dan dibolehkan menjadi pengurus partai politik justru akan mengorbankan prinsip pemerintahan. "Ini akan mencederai sistem demokrasi dan desentralisasi politik," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Riswandha Imawan, kepada Tempo kemarin. Jika keinginan untuk menjadi pegawai negeri diakomodasi, kata dia, mereka harus t...