JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengeluhkan produk hukum yang dihasilkan pada 1998-2003, yang sebagian besar mengharuskan penyerahan berbagai urusan kepada komisi independen di luar pemerintah. Komisi itu antara lain Komisi Pemilu, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, dan Komisi Kejaksaan. "Yang dianggap paling benar adalah civil society, bukan pemerintah. Semua produk itu mencerminkan rasa tidak percay...